BINAMU (Humas Jeneponto) - Percepatan Penurunan Stunting saat ini menjadi salah satu program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Demi mewujudkan hal tersebut berbagai usaha telah dilakukan mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian halnya di Kabupaten Jeneponto. Hari ini Jum'at (01/03/2024) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jeneponto H. Saharuddin, S.Pd.I., M.Pd.I bersama Penyelenggara Zakat dan Wakaf Dra. Hj. Jasminih, M.Pd penuhi undangan dari Bupati Jeneponto tertanggal 27 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi TPPS Tk. Kecamatan.

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri oleh Pejabat (PJ) Bupati Junaedi B, Sekda, Ketua TPPS 2024, Ketua MUI, Ketua Dewan Dakwah, Ketua FKUB, Kepala DPPKB beserta TIM, para Camat, para Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia dan Satgas Stunting.

Rapat dipandu oleh Kepala Bappeda Jeneponto Alfian Afandy Syam menyampaikan bahwa materi rapat yang akan dibahas adalah penguatan-penguatan percepatan penurunan angka stunting di kecamatan-kecamatan.

"Sebagai laporan bahwa penguatan TPPS di kecamatan akan dibarengi penandatanganan MoU antara DPPKB dan beberapa lembaga yang sangat strategis dalam melaksanakan sosialisasi terkait stunting kepada masyarakat". Ucap Alfian.

"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Bappeda pada tahun 2023 kemarin kita menemukan fakta bahwa 24% orang tua anak stunting tidak tahu anaknya menderita stunting". Jelas Alfian.

Selanjutnya dalam arahannya, Junaedi menyampaikan bahwa persoalan stunting bukan hanya persoalan di jeneponto saja tetapi sebagai isu nasional.

"Masalah stunting merupakan isu nasional bukan hanya persoalan di daerah-daerah saja. Oleh karena itu Presiden disetiap kesempatan selalu menyampaikan bagaimana pentingnya aksi-aksi kolaborasi dalam menanggulangi persoalan stunting". Pungkas Junaedi.

"Kita didaerah tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk bisa berperan aktif dalam percepatan penurunan angka stunting dimana target secara nasional kita terkait penurunan stunting diangka 14% sebagai tahun terakhir di 2024 ini". Jelas Junaedi.

Usai arahan Pj Bupati Junaedi kemudian dilanjut dengan penandatanganan MoU oleh DPPKB dan Kementerian Agama yang disaksikan langsung oleh Junaedi. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan lembaga-lembaga terkait percepatan penurunan stunting.(nh)